cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JURNAL FIAT JUSTISIA
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The scope of articles published in FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum is consist of a broad range of topic in the field of law including International Law, Civil Law, Criminal Law, Administrative Law, Constitutional Law, and other sections related to law.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5 No 1 (2011)" : 5 Documents clear
KEDUDUKAN DAN EKSISTENSI PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA Siti Nurhasanah
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no1.863

Abstract

AbstrakBank dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur kredit kepada masyarakat, lebih banyak menggunakan uang simpanan nasabah dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan sejenisnya, untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat atau nasabah debitur melalui perjanjian kredit. Oleh karena itu sangat tepat apabila undang-undang mengamanatkan bank agar dalam menyalurkan kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian (Prudential Priciples), memiliki keyakinan atas kemampuan debitur melunasi hutang sesuai perjanjian dan sebagainya.Kata Kunci: Lembaga Pembiayaan, PUPN, Risiko Bisnis.
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN AKIBAT HUKUMNYA Rilda Murniati
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no1.272

Abstract

Keberadaan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator diatur oleh UU Kepailitan 2004 yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit. berdasarkan ketentuan UU Kepailitan 2004, setelah putusan pailit bagi debitur lahir maka tugas atau kewenangan selanjutnya adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas dari Kurator merupakan kunci penentu dari proses penyelesaian perkara kepailitan. Pengurusan dan Pemberesan yang baik dan efektif akan mempermudah pengembalian hak kreditur dan pemenuhan hak debitur pailit akibat kepailitan. Balai harta Peninggalan sebagai Kurator untuk mengurus dan membereskannya. Untuk itu penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi lengkap jelas dan rinci tentang keberadaan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator dan proses pengurusan serta pemberesan harta pailit oleh Balai Harta Peninggalan.
FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 Aprilianti Aprilianti
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no1.273

Abstract

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia lebih memberikan kepastian hukum sehingga perbedaan-perbedaan penafsiran tentang segala hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia akan berkurang. Selain itu diharapkan dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salahsatu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini juga memberikan kesempatan para pengusaha-pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk meningkatkan usahanya
UPAYA PENINGKATAN PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DI INDONESIA Yulia Neta
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no1.196

Abstract

Salah satu hasil amandemen UUD 1945, adalah munculnya Lembaga Negara baru dalam sistem perwakilan rakyat di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif dan adil dalampembuatan keputusan politik yang bersifat nasional dan untuk memberdayakan potensi daerah,  maka diperlukan suatu lembaga perwakilan selain Dewan Perwakilan Rakyat yang dapat mewakili kepentingan daerah yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Namun DPD masih banyak mengalami kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat, diantaranya dalam struktur Bikameral (dua kamar) pada lembaga MPR yang terdiri dari DPR dan DPRD seharusnya kedua lembaga ini mempunyai kewenangan yang seimbang sehingga akan terwujud adanya checks and balances, namun dalam kenyataannya DPD hanya mempunyai kewenanyan untuk mengusulkan tidak sampai memutuskan
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SIDOSARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Nurmayani Nurmayani
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no1.108

Abstract

Pengaturan tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2011 2011


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 3 (2014) Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 2 (2014) Vol 8 No 1 (2014) Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue